Cryptoharian – Komunitas kripto saat ini tengah menyoroti laporan bahwa Iran mempertimbangkan penggunaan Bitcoin (BTC) sebagai alat pembayaran bagi kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz.
Langkah ini disebut sebagai upaya untuk menghindari sanksi finansial Amerika Serikat, sekaligus membuka kemungkinan penggunaan Bitcoin dalam perdagangan global skala besar.
Selat Hormuz merupakan jalur vital yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Dalam skenario yang dilaporkan, operator kapal tanker diwajibkan mengirim detail kargo, menerima estimasi biaya sekitar US$ 1 per barel, lalu melakukan pembayaran dalam hitungan detik.
Dengan volume perdagangan sebesar itu, bahkan biaya kecil berpotensi menghasilkan puluhan juta dolar per hari bagi Iran.
Kenapa Bitcoin Dipilih?
Bitcoin memiliki keunggulan utama dibanding stablecoin seperti Tether atau USD Coin.
Stablecoin dapat dibekukan oleh penerbitnya jika terkait dengan entitas yang terkena sanksi. Sebaliknya, Bitcoin bersifat desentralisasi dan tidak dapat dikontrol oleh pihak tunggal, sehingga lebih sulit untuk disensor.
Analis dari Galaxy Digital, Alex Thorn, menyebut bahwa meskipun Bitcoin menjadi kandidat utama, Iran juga kemungkinan mempertimbangkan alternatif lain seperti mata uang yuan China atau stablecoin.
Baca Juga: Santiment Bongkar Isu Terpanas Kripto Hari Ini
Tantangan Teknis
Untuk mendukung pembayaran instan, sistem ini kemungkinan akan memanfaatkan Lightning Network, solusi layar kedua Bitcoin yang kemungkinan transaksi cepat dan murah.
Namun, ada keterbatasan. Transaksi terbesar di Lightning Network saat ini hanya sekitar US$ 1 juta, sementara pembayaran terkait minyak bisa jauh lebih besar.
Sebagai alternatif, pembayaran bisa dilakukan langsung di jaringan utama (on-chain), meskipun membutuhkan waktu lebih lama.
Potensi Dampak Global
Jika rencana ini terealisasi, ini akan menjadi salah satu penggunaan Bitcoin terbesar dalam perdagangan internasional.
Selain membuka sumber permintaan baru bagi Bitcoin, langkah ini juga berpotensi mendorong negara lain yang terkena sanksi untuk mengikuti pendekatan alternatif.
Untuk saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap wacana. Namun jika benar diterapkan, ini bisa menjadi titik balik dalam sistem pembayaran lintas negara di era geopolitik yang semakin kompleks.


