SolGen menjauhkan Marcos dari pelepasan dana tidak terprogram, menunjuk kepala DBM

MANILA, Filipina – Solicitor General (SolGen) Darlene Berberabe berargumen di hadapan Mahkamah Agung bahwa Presiden Ferdinand Marcos Jr. tidak perlu menyetujui pelepasan apropriasi yang tidak terprogram (UA), dengan menyatakan bahwa Undang-Undang Apropriasi Umum (GAA) memberikan kewenangan tersebut langsung kepada sekretaris anggaran.

Pada putaran kedua argumen lisan pada Selasa, 21 April, Berberabe mengonfirmasi kepada Hakim Agung Senior Marvic Leonen bahwa Departemen Anggaran dan Manajemen (DBM) dapat menerbitkan Perintah Pelepasan Alokasi Khusus (SARO) tanpa persetujuan presiden.

Selama paruh pertama masa jabatan Marcos, Amenah Pangandaman menjabat sebagai sekretaris DBM sebelum mengundurkan diri di tengah skandal korupsi pengendalian banjir. Di bawah kepemimpinannya, alokasi UA meningkat signifikan dan digunakan untuk mendanai proyek pengendalian banjir yang kontroversial.

"Dengan kata lain, sekretaris DBM bukan lagi alter ego Presiden. Sekretaris DBM setara dengan Presiden. Atau apakah itu asumsi yang keliru?" tanya Leonen.

Berberabe tidak menjawab secara langsung dan justru menegaskan kembali bahwa "GAA telah menguasakan DBM… untuk menjalankan tanggung jawab ini [dalam menerbitkan SARO]."

Leonen menolak argumen tersebut, dengan mencatat bahwa sekretaris DBM melapor dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Leonen juga mencatat bahwa berdasarkan Pasal 35, Bab 5, Buku VI dari Keputusan Eksekutif No. 292 (Kode Administrasi), Presiden menyetujui permintaan anggaran khusus sebelum diteruskan ke DBM, yang kemudian menerbitkan SARO.

UA adalah dana cadangan yang bersumber dari kelebihan pendapatan atau pinjaman luar negeri. Namun, konstitusionalitas UA telah digugat di hadapan Mahkamah Agung, dengan para pemohon berargumen bahwa UA memungkinkan Kongres untuk menghindari batasan konstitusional yang melarangnya meningkatkan apropriasi melebihi anggaran yang diusulkan Presiden.

Play Video

Putaran berikutnya dari argumen lisan mengenai anggaran nasional dijadwalkan pada 2, 9, dan 16 Juni. – Rappler.com