Zaldy Co ditahan, namun utusan Ceko dan Prancis tidak dapat memberikan informasi lain kepada Marcos

Bahkan Presiden Ferdinand Marcos Jr. sendiri pun tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari para utusan Paris dan Praha, kata Malacañang pada Kamis, 30 April, saat pemerintah menyatakan akan menempuh segala cara hukum dan diplomatik untuk membawa legislator yang telah mengundurkan diri, Zaldy Co, kembali ke Filipina. Hal ini akan memungkinkannya menghadapi kasus korupsi dan penggelapan yang diajukan terhadapnya. 

Marcos telah memanggil pada 29 April para utusan Prancis dan Republik Ceko ke Istana Malacañang untuk membahas kasus Co, yang telah dihentikan di perbatasan Jerman dan dikirim kembali ke Republik Ceko karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sesuai. 

Marcos kemudian segera mengumumkan penangkapan Co, namun beberapa minggu kemudian pemerintah Filipina mengonfirmasi bahwa ia telah dibebaskan, telah meninggalkan Praha, dan dilaporkan telah mencari suaka di Prancis. 

Petugas pers Istana, Wakil Menteri Claire Castro, dalam konferensi pers Kamis menekankan bahwa Chargé d'Affaires Republik Ceko Eva Tenzin telah mengonfirmasi bahwa "Zaldy Co ditahan oleh otoritas Ceko karena dokumen perjalanan yang tidak valid" — sebuah jawaban yang cukup jelas bagi para pengkritik yang bersikeras bahwa Marcos dan Malacañang keliru dalam mengumumkan penangkapan Co. 

Co, mantan ketua komite anggaran, berada di pusat skandal korupsi pengendalian banjir yang telah menyentuh hampir semua lapisan pemerintahan. Ia diam-diam meninggalkan Filipina pada pertengahan 2025, tepat saat Marcos berjanji untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat dan kontraktor yang telah mengambil keuntungan dari proyek pengendalian banjir yang tidak memenuhi standar atau tidak ada sama sekali. 

Mantan wakil Ako Bicol tersebut sejak itu mengundurkan diri dari Kongres dan berbalik melawan Marcos, menuduhnya dan kerabatnya di pemerintahan telah memanipulasi anggaran nasional sendiri. Pemerintahan Marcos telah berusaha melacak dan membawa Co pulang sejak akhir 2025, ketika paspornya dibatalkan setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadapnya. 

Namun selain mengonfirmasi bahwa Co pernah berada dalam tahanan Ceko, tidak satu pun utusan dapat memberikan informasi lebih lanjut — menurut Malacañang sendiri. 

Inilah yang dikatakan Castro pada 30 April: 

• "Okay, noong sinabi po ito ng chargé d'affaires ng Czech Republic, iyon lamang po ang kinumpirma niya sa Pangulo, talagang na-detain si Mr. Zaldy Co sa Czech Republic dahil nga po sa invalid travel documents. At maliban po diyan, humihingi pa po ng iba pang pahayag or information ang ating Pangulo sa Czech Republic. Pero hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws." (Chargé d'affaires Republik Ceko mengonfirmasi kepada Presiden bahwa Mr. Zaldy Co ditahan karena dokumen perjalanan yang tidak valid. Presiden juga meminta pernyataan dan informasi lebih lanjut dari Republik Ceko, namun mereka tidak dapat memenuhinya karena mengikuti hukum internasional, Eropa, dan nasional.) 
• "Kung pag-uusapan natin ang pagpapamadali ng pagbalik kay Zaldy Co, iyan po ay ibinigay na mensahe ng Pangulo sa Czech Republic at saka sa bansang France. At muli, ang sabi nila, hindi po sila makakapagbigay ng impormasyon lalo na't kung may individual case for a political asylum." (Jika kita membicarakan urgensi pemulangan Zaldy Co ke Filipina, itulah pesan yang disampaikan Presiden kepada Republik Ceko dan Prancis. Sekali lagi, mereka mengatakan tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut, terutama jika itu merupakan kasus permohonan suaka politik perorangan.) 

Marcos juga mengungkapkan rasa "kecewa" atas "hasil yang tidak memuaskan" karena meskipun Filipina sedang berkoordinasi dengan Republik Ceko saat Co berada dalam tahanannya, aliran informasi "tiba-tiba berhenti." 

Apakah Marcos benar-benar tidak bisa berbuat lebih untuk mendapatkan informasi lebih lanjut? Jawaban — baik yang mengiyakan maupun yang menolak — kecil kemungkinannya akan datang dari saluran resmi, apalagi melalui konferensi pers publik oleh Istana Malacañang. 

Bagaimanapun, negara-negara seperti Prancis atau Republik Ceko wajib mengikuti hukum yang melindungi individu — termasuk mereka yang dituduh melakukan korupsi — dan hak privasi mereka. Tidak mengherankan pula jika para utusan mereka di Manila menunjukkan komitmen tersebut. 

Mungkin di sinilah diplomasi — terutama yang bersifat diam-diam dan informal — akan berperan. Dapatkah Manila menemukan cara informal untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang Co, keberadaannya, dan status pastinya? – Rappler.com