Presiden Trump Bisa Periksa Model AI Sebelum Rilis ke Publik

Gedung Putih sedang mempertimbangkan rencana untuk meninjau model kecerdasan buatan (AI) canggih sebelum dirilis, menurut laporan yang dipublikasikan pada 5 Mei 2026.

Usulan ini akan menjadi perubahan besar dalam kebijakan AI AS dan bisa memberi pemerintah pusat peran langsung untuk menilai model-model tingkat lanjutan sebelum tersedia untuk publik atau digunakan di sistem pemerintah.

Pembahasan ini, menurut laporan, berpusat pada perintah eksekutif baru yang bisa membentuk kelompok kerja AI yang melibatkan pejabat pemerintah, lembaga keamanan nasional, dan eksekutif teknologi.

Trump Sebagai Penjaga Gerbang AI?

Kekhawatiran utama adalah soal keamanan. Menurut laporan, para pejabat khawatir model AI frontier bisa membantu pengguna menemukan celah perangkat lunak, membuat kode berbahaya, atau mempercepat serangan siber.

Salah satu model yang disebut sedang diperiksa adalah Claude Mythos buatan Anthropic. Pakar keamanan siber memperingatkan bahwa kemampuan kodingnya bisa membuat rencana serangan yang rumit menjadi lebih mudah disusun dan dijalankan.

Tapi, Gedung Putih belum mengumumkan kebijakan final. Para pejabat menyebut pembicaraan soal perintah eksekutif baru masih sebatas spekulasi, dan setiap pengumuman akan langsung disampaikan oleh Presiden Donald Trump.

Risiko utamanya adalah kewenangan yang berlebihan. Proses peninjauan sebelum perilisan bisa memperlambat pengembangan AI, menimbulkan tekanan politik dalam peluncuran model, dan memberikan pengaruh luar biasa ke Washington atas teknologi swasta.

Di sisi lain, alasan keamanan juga cukup kuat. Jika sebuah model memang bisa meningkatkan kemampuan untuk melakukan serangan siber, pemerintah jelas punya alasan untuk meneliti cara dirilisnya dan siapa saja yang boleh mengaksesnya.

Pertanyaan utamanya ada di ruang lingkup. Peninjauan terbatas hanya untuk keamanan nasional dan penggunaan pemerintah akan lebih mudah dibenarkan. Tapi, sistem persetujuan yang luas untuk semua model AI besar pasti akan lebih kontroversial.

Ada perbandingan terbaru dari dunia kripto. Pada Januari 2025, Trump membentuk kelompok kerja aset digital untuk mengoordinasikan kebijakan lintas lembaga. Kelompok itu kemudian berperan besar membentuk agenda kripto pemerintah, termasuk aturan stablecoin dan tindakan di tingkat lembaga.

Sejarah itu menjadi penting. Kelompok kerja bentukan Trump sering bermula sebagai badan penasihat, tapi bisa berkembang menjadi penggerak kebijakan. Jika rencana AI ini berlanjut, rencana tersebut bisa menjadi ujian serius pertama—sejauh mana pemerintahannya siap mengendalikan AI frontier sebelum dirilis.