Pertikaian CLARITY Act Terkait Imbal Hasil Dolar dan Likuiditas DeFi

Sejak melewatkan tanggal markup 15 Januari dan diundur hingga akhir bulan, Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital (CLARITY) menjadi pertarungan proksi tentang siapa yang berhak menjadi perantara imbal hasil dolar AS onchain — protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) terbuka dan jalur pembayaran, atau kelompok eksklusif kustodian besar dan bank?

Dengan rancangan terbaru yang memperketat cara imbalan pada stablecoin dapat ditawarkan, para kritikus, termasuk penerbit stablecoin dan platform DeFi institusional, memperingatkan bahwa RUU tersebut berisiko mengekspor kredit onchain ke luar negeri daripada membuatnya lebih aman di Amerika Serikat.

Pemberontakan Coinbase menyoroti keresahan industri yang meningkat

Keputusan Coinbase untuk menarik dukungan terhadap RUU tersebut minggu ini menyingkap kekhawatiran industri bahwa kompromi telah terlalu condong ke arah petahana, dengan teks yang mengunci model hukuman untuk DeFi dan imbalan.

CEO Coinbase Brian Armstrong berargumen bahwa lebih baik "tidak ada RUU daripada RUU yang buruk," dan chief legal officer di Variant Fund, Jake Chervinsky, mengatakan bahwa CLARITY adalah jenis undang-undang yang akan "hidup selama 100 tahun," dan "Kita bisa meluangkan semua waktu yang kita butuhkan untuk membuatnya benar."

Terkait: CEO Coinbase memperkirakan markup RUU struktur pasar 'dalam beberapa minggu'

Bagaimana CLARITY membentuk ulang imbal hasil dolar onchain

CEO dan co-founder pasar kredit onchain Clearpool Jakob Kronbichler berbicara dengan Cointelegraph tentang "risiko inti" Undang-Undang CLARITY: regulator memutuskan di mana imbal hasil diizinkan ada, bukan bagaimana risiko dikelola di pasar onchain. 

"Permintaan untuk imbal hasil dolar tidak akan hilang karena legislasi," katanya, berargumen bahwa jika struktur likuiditas onchain yang patuh dibatasi, aktivitas "kemungkinan akan pindah ke luar negeri atau terkonsentrasi pada sejumlah kecil perantara petahana."

Ron Tarter, CEO penerbit stablecoin MNEE dan mantan pengacara, mengulangi kekhawatiran Kronbichler, mengatakan kepada Cointelegraph, "Jika imbalan stablecoin didorong ke luar negeri daripada dibuat transparan dan patuh di dalam negeri, AS berisiko kehilangan inovasi dan visibilitas ke pasar-pasar ini."

"Pilihan itu akan membentuk di mana kredit onchain institusional berkembang selama dekade berikutnya," Kronbichler memperingatkan.

Tarter membaca CLARITY sebagai menarik garis yang disengaja antara bunga pasif mirip deposito dan insentif berbasis aktivitas, menambahkan bahwa titik tumpu kuncinya adalah frasa "semata-mata sehubungan dengan kepemilikan."

Dari sudut pandangnya, RUU tersebut mencoba menjadi mediasi antara kelompok perbankan yang khawatir bahwa imbal hasil stablecoin dapat menguras deposito dan platform yang melihat imbalan sebagai aliran pendapatan dan insentif inti.

Terkait: Industri kripto terpecah mengenai Undang-Undang CLARITY setelah Coinbase memisahkan diri

DeFi, pengembang, dan garis "kontrol"

Untuk saat ini, Kronbichler melihat satu titik terang: pendekatan CLARITY saat ini "membuat perbedaan yang masuk akal dengan tidak memperlakukan pengembang perangkat lunak non-kustodian sebagai perantara keuangan," sesuatu yang dia sebut kritis untuk inovasi dan kenyamanan institusional. 

Tantangan sebenarnya, dia berpendapat, adalah menjaga kewajiban kepatuhan terikat pada entitas yang benar-benar mengendalikan akses, kustodi, atau parameter risiko, daripada melayang ke arah pemelihara perangkat lunak umum yang tidak melakukannya. Jika garis-garis itu kabur, meja institusional akan kesulitan menilai kewajiban dan mungkin hanya menghindari produk kredit onchain yang menghadap AS.

Tarter setuju bahwa tes kontrol pengembang kemungkinan akan menjadi salah satu titik panas yang paling diperebutkan saat markup, mengharapkan perdebatan sengit tentang apa yang memenuhi syarat sebagai perangkat lunak yang benar-benar terdesentralisasi dan "situasi di mana sekelompok kecil dapat secara material mengendalikan hasil."

Majalah: Bagaimana undang-undang kripto berubah pada 2025 — dan bagaimana mereka akan berubah pada 2026

Imbal hasil jujur dan aktivitas jaringan

CEO Amboss — analitik data untuk Bitcoin Lightning Network — Jesse Shrader melihat masalah perlindungan konsumen yang nyata dalam imbalan "hanya untuk memegang" yang menutupi dilusi atau rehipotekasi, menunjuk pada kegagalan masa lalu seperti Celsius dan BlockFi. 

Dia menarik garis tajam antara imbal hasil yang tidak transparan dan ditentukan platform dengan imbal hasil yang berasal dari aktivitas, yang, menurutnya, lebih transparan dari perspektif desain jaringan.

Untuk pembuat undang-undang yang ingin mempertahankan perbedaan itu, permintaan pertama Shrader sederhana: mewajibkan token yang diatur untuk mengungkapkan dengan jelas "sumber imbal hasil mereka sehingga konsumen dapat menilai risiko mereka secara memadai."

Hasil CLARITY seperti apa yang benar-benar akan melindungi pengguna tanpa mencekik pasar dolar onchain yang patuh untuk semua orang yang terlibat?

"Sentuhan ringan dari regulator dihargai," kata Shrader, sementara Tarter percaya kemenangan datang dari kebijakan AS yang melindungi pengguna "tanpa melarang inovasi yang patuh" (dan tanpa mengunci rezim imbalan yang hanya dapat dinavigasi oleh kustodian terbesar).