Kazakhstan Mengesahkan Undang-Undang Baru untuk Mengatur Kripto, Aset Digital, dan Fintech

• Kazakhstan mengesahkan undang-undang baru yang mengakui aset digital dan membuka pasar kripto-nya.
• Bursa kripto berlisensi akan beroperasi di bawah pengawasan bank sentral dan aturan AML.
• Bank mendapat persetujuan untuk berkembang ke fintech, AI, dan infrastruktur pembayaran digital.

Kazakhstan telah bergerak untuk membuka pasar kripto-nya setelah Presiden Kassym-Jomart Tokayev menandatangani dua undang-undang baru untuk memodernisasi sektor perbankan dan memasukkan aset digital ke dalam sistem keuangan negara.

Undang-undang baru ini memperbarui aturan perbankan dan secara resmi mengakui aset digital sebagai bagian dari ekonomi. Pejabat mengatakan tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan fintech, mendorong inovasi, dan menjadikan Kazakhstan sebagai pusat regional untuk keuangan digital.

Aset Digital Mendapat Status Hukum

Undang-undang ini memperkenalkan aset keuangan digital (DFA) sebagai kelas aset baru yang diatur. DFA dibagi menjadi tiga jenis:

• Aset yang didukung oleh uang fiat, seperti stablecoin.
• Aset yang ditokenisasi didukung oleh instrumen keuangan, hak properti, atau barang.
• Instrumen keuangan yang diterbitkan secara elektronik di platform digital berlisensi.

Aset-aset ini akan diterbitkan oleh platform yang dilisensikan oleh Bank Nasional Kazakhstan dan diatur di bawah aturan yang mirip dengan instrumen keuangan tradisional, termasuk manajemen risiko dan pengawasan.

Bursa Kripto Dilegalkan dan Dilisensikan

Undang-undang baru juga membawa mata uang kripto seperti Bitcoin di bawah regulasi resmi. Ini memungkinkan bursa kripto berlisensi untuk beroperasi di bawah pengawasan bank sentral.

Regulator akan memutuskan mata uang kripto mana yang dapat diperdagangkan dan menetapkan aturan untuk melindungi investor dan mencegah pencucian uang. Pada saat yang sama, otoritas memperketat penegakan hukum, telah memblokir akses ke lebih dari 1.100 platform kripto tidak berlisensi selama setahun terakhir.

Bank Mendapat Lampu Hijau untuk Fintech dan AI

Bank komersial sekarang akan diizinkan untuk berinvestasi di perusahaan fintech, membangun produk digital, dan mendirikan anak perusahaan yang berfokus pada bidang seperti AI, keamanan siber, biometrik, dan e-commerce. Undang-undang ini juga memperkenalkan lisensi perbankan yang lebih fleksibel untuk meningkatkan persaingan dan mengurangi konsentrasi pasar.

Bank juga akan dapat menawarkan layanan perbankan Islam dalam struktur mereka yang sudah ada, memberi pelanggan lebih banyak pilihan pembiayaan.

Pada dasarnya, undang-undang ini mendukung pergeseran Kazakhstan ke sistem keuangan digital. Ini memungkinkan transfer mobile, pembayaran kode QR, dan transaksi menggunakan tenge digital, yang sekarang diakui secara hukum sebagai mata uang nasional dan diawasi oleh Bank Nasional.

Terkait: Undang-Undang Baru Kazakhstan Membuka Penambangan Kripto untuk Sektor Swasta Menjelang Cadangan $1 Miliar

Strategi Kripto yang Lebih Luas

Kazakhstan telah secara bertahap memperbarui aturan kripto-nya sejak menjadi pusat penambangan kripto utama beberapa tahun yang lalu. Sementara regulasi sebelumnya ketat, perubahan terbaru menunjukkan pendekatan yang lebih seimbang yang memungkinkan aktivitas kripto sambil memperkuat pengawasan.

Pemerintah juga telah mengumumkan rencana untuk cadangan mata uang kripto senilai $1 miliar, dengan $300 juta sudah disisihkan oleh bank sentral. Langkah ini menyoroti komitmen jangka panjangnya terhadap aset digital.

Secara keseluruhan, undang-undang baru ini menandai perubahan besar untuk pasar kripto Kazakhstan, membawanya lebih dekat ke legalisasi penuh sambil mempertahankan pengawasan regulasi.