Cina Perluas Larangan Kripto untuk Menghambat Stablecoin dan Tokenisasi Aset

Regulator keuangan tertinggi Cina telah memperluas larangan aset kripto yang sudah ada secara signifikan. Perluasan ini secara khusus menargetkan penerbitan stablecoin dan tokenisasi aset dunia nyata.

Pemberitahuan bersama ini dirilis pada 6 Februari oleh delapan lembaga, termasuk People’s Bank of China dan China Securities Regulatory Commission. Aturan ini menjadi pengetatan kontrol modal paling agresif sejak larangan besar-besaran pada 2021 terhadap aktivitas mining dan perdagangan Bitcoin.

Beijing Tutup Celah Offshore dalam Aturan Stablecoin Baru

Lembaga regulator menyebutkan lonjakan terbaru aktivitas aset virtual sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas keuangan dan kedaulatan moneter negara.

Dalam aturan baru ini, entitas asing dilarang keras menawarkan layanan stablecoin atau tokenisasi kepada warga Cina.

Yang lebih penting lagi, pengetatan ini juga menargetkan “celah offshore” dengan melarang perusahaan domestik dan cabang mereka di luar negeri menerbitkan aset digital tanpa persetujuan resmi dari pemerintah.

PBOC menegaskan bahwa stablecoin, terutama yang dipatok pada mata uang fiat, memiliki karakteristik serupa dengan mata uang berdaulat.

Atas dasar ini, pihak berwenang berpendapat bahwa aset digital swasta seperti stablecoin melemahkan kemampuan negara dalam mengendalikan suplai uang. Mereka juga mengklaim bahwa aset ini cenderung menghindari protokol anti-pencucian uang dan identifikasi nasabah yang ketat.

Lebih spesifik lagi, pemberitahuan tersebut melarang entitas manapun untuk menerbitkan stablecoin yang dipatok Renminbi di luar negeri, langkah yang dipandang analis sebagai upaya untuk melindungi e-CNY, mata uang digital bank sentral resmi Cina.

Tokenisasi RWA Ditargetkan

Arahan ini juga menyasar sektor tokenisasi Aset Dunia Nyata (RWA) senilai US$24 miliar yang tengah berkembang pesat.

Para regulator mengklasifikasikan ulang tokenisasi tanpa izin—seperti kepemilikan sebagian atas properti atau surat berharga—sebagai “penawaran efek publik ilegal” dan “usaha Futures tanpa izin.”

Pemberitahuan ini masih membuka jalur sempit untuk aktivitas yang diselenggarakan di atas infrastruktur keuangan yang telah disetujui pemerintah.

namun, setiap perusahaan yang ingin melakukan tokenisasi di luar negeri wajib memenuhi standar kepatuhan yang lebih tinggi dan mendapatkan izin domestik terlebih dahulu.

Untuk menerapkan langkah-langkah ini, pemerintah pusat berencana membangun kerangka kolaboratif yang mengintegrasikan pengawasan lokal dan nasional.

Pendekatan terkoordinasi ini bertujuan menghilangkan celah regulasi yang sebelumnya dimanfaatkan perusahaan teknologi dan keuangan Cina—di mana mereka kerap memanfaatkan yurisdiksi tetangga untuk bereksperimen dengan aset berbasis blockchain di luar pengawasan langsung Beijing.

Dengan memperketat pengawasan terhadap stablecoin dan RWA, Beijing telah memberi sinyal bahwa generasi berikutnya dari keuangan digital harus sepenuhnya berada dalam sistem resmi pemerintah yang permissioned.