Charles Hoskinson: CLARITY Act Adalah RUU Sampah

Cryptoharian – Pendiri Cardano Charles Hoskinson melontarkan kritik keras terhadap CLARITY Act, Rancangan Undang-Undang utama Amerika untuk struktur pasar kripto. Ia menyebutnya sebagai ‘horific trash bill’, yang berpotensi mengklasifikasikan hampir semua aset digital sebagai sekuritas secara default, sekaligus memberi ruang besar untuk ‘mempersenjatai’ aturan dan menekan industri selama bertahun-tahun.

Dalam siaran YouTube pada 3 Maret, Hoskinson mengatakan kritiknya bukan sekedar politis. Ia membedah mekanisme H.R. 3633 (Digital Asset Market Clarity Act of 2025) dan menyebut rancangan tersebut menciptakan jebakan regulasi yang justru ideal bagi SEC yang bersikap agresif. Titik serang utamanya adalah kerangka ‘security by default’ untuk aset digital baru.

“Dengan desain itu, setiap proyek yang baru lahir, bahkan jika meniru jalur awal Ethereum atau XRP, akan otomatis masuk kategori ‘investment contract asset’ dan berada di bawah yuridiksi SEC sejak hari pertama,” ungkap Hoskinson.

Ia menilai jalan untuk ‘lulus’ menjadi digital commodity yang diawasi CFTC terlalu rumit dan mudah dipelintir. Hoskinson menggambarkannya sebagai ladang ranjau birokrasi.

SEC, kata Hoskinson, bisa memanfaatkan wewenang rulemaking untuk menahan proyek tetap berstatus sekuritas selama mungkin, melalui standar yang sulit dibuktikan seperti definisi desentralisasi yang kabur atau uji “value attribution” yang subjektif.

“Rancangan ini bisa menjadi senjata, bukan hanya lewat teks undang-undangnya, tetapi lewat cara aturan turunannya disusun,” ujarnya.

Hoskinson juga memperingatkan dampak strategisnya terhadap inovasi. Meski proyek besar yang sudah mapan seperti Cardano atau XRP mungkin bisa ‘grandfathered’ dan tidak terlalu terdampak, ia menilai proyek-proyek baru justru akan mendapat sinyal yang jelas, yakni lebih aman meluncur di luar Amerika.

Dalam pandangannya, itu berarti ekosistem kripto domestik akan tercekik perlahan, bukan karena larangan eskplisit, tetapi karena biaya kepatuhan dan ketidakpastian yang dibangun sejak awal.

Baca Juga: BTC di US$ 69.000, Resisten Berikut Jadi Penentu Arah Selanjutnya

Perdebatan ini terjadi ketika CLARITY Act sudah lolos DPR pada 2025, tetapi tersendat di Senat. Disebutkan ada tenggat 1 Maret dari Gedung Putih agar para pemangku kepentingan menyelesaikan perbedaan mereka, namun tidak ada kompromi publik yang muncul setelah tanggal itu lewat.

Menariknya, Hoskinson menilai kebuntuan politik bukan terutama karena persoalan struktur yang ia soroti, melainkan karena perang lobi terkait reward stablecoin, isu yang ditentang perbankan karena dikhawatirkan mendorong perpindahan deposito besar-besaran.

Di sisi lain, sebagian tokoh industri justru tetap mendorong RUU ini. CEO Ripple Brad Garlinghouse disebut terus mendukung CLARITY Act dengan argumen ‘clarity beat chaos’ dan menilai industri tidak boleh menjadi ‘kesempurnaan’ sebagai penghalang kemajuan. Ripple CTO David Schwartz juga mengambil posisi serupa, mengakui dilema namun menegaskan bahwa RUU yang tidak ideal tetap lebih baik daripada tidak ada RUU sama sekali.

Hoskinson menolak logika itu. Ia berargumen bahwa “RUU buruk” bukan sekadar kompromi, melainkan berisiko mengunci ke dalam hukum pendekatan paling keras yang selama ini diasosiasikan dengan era mantan Ketua SEC Gary Gensler.

Dalam framing Charles Hoskinson, jika CLARITY Act disahkan dalam bentuk yang ia kritik, industri bisa mendapat kepastian, tetapi kepastian yang salah arah.

“Kepastian bahwa hampir semua inovasi baru akan diperlakukan sebagai sekuritas, dengan SEC memegang tuas utama untuk mengatur ritmenya,” ungkap Hoskinson.