Kamboja Perangi Scam Kripto dengan UU Baru

Cryptoharian – Parlemen Kamboja resmi mengesahka undang-undang baru yang menargetkan kompleks penipuan, termasuk yang melibatkan aset kripto. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan maraknya aktivitas scam yang selama ini mencoreng reputasi negara tersebut.

Senat Kamboja menyetejui rancangan undang-undang ini secara bulat, dengan seluruh 58 anggota memberikan suara setuju tanpa perubahan. Jika disahkan oleh raja, aturan ini akan mulai berlaku dengan ancaman hukuman yang cukup berat.

Pelaku penipuan bisa menghadapi hukuman penjara antara dua hingga lima tahun, serta denda hingga US$ 125.000. Hukuman tersebut dapat meningkat dua kali lipat jika kejahatan dilakukan secara berkelompok atau melibatkan banyak korban.

Pemerintah menyebut undang-undang ini dirancang untuk menutup celah dalam regulasi sebelumnya, yang dinilai belum cukup efektif menghadapi kejahatan berbasis teknologi.

Selain itu, aturan ini juga bertujuan memperkuat kerja sama dalam penegakan hukum serta meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari penipuan digital yang semakin kompleks.

Langkah ini penting, mengingat dalam beberapa tahun terakhir Kamboja sering disorot terkait keberadaan “scam compounds” yang beroperasi dalam skala besar.

Baca Juga: DPR Khawatir Dana Kripto RI “Kabur” ke Platform Asing

Tekanan Internasional Berlanjut

Laporan sebelumnya dari pemerintah Amerika Serikat menyebut bahwa kasus penipuan di Kamboja kerap diremehkan sebagai sengketa tenaga kerja, tanpa penindakan terhadap operator utama.

Namun belakangan, tekanan internasional mulai meningkat.

Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap operator scam berbasis di Kamboja, sementara pemerintah setempat juga mengekstradisi seorang pemimpin sindikat ke China. Pengesahan undang-undang ini menunjukkan adanya perubahan sikap yang lebih tegas.

Realitas di Balik Compounds

Di balik operasi penipuan tersebut, terdapat sisi gelap yang jarang terlihat.

Laporan PBB sebelumnya mengungkap bahwa banyak pekerja di dalam kompleks scam sebenarnya merupakan korban perdagangan manusia. Mereka dipaksa bekerja, dikurung dan tidak memiliki kebebasan untuk keluar.

Fasilitas tersebut bahkan dirancang seperti lingkungan tertutup lengkap, dengan tempat tinggal, restoran, hingga hiburan, sehingga para pekerja tidak perlu meninggalkan area tersebut selama berbulan-bulan.

Kendati demikian, efektivitas dari undang-undang ini akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, terutama dalam menindak aktor utama di balik jaringan yang selama ini beroperasi secara luas.