Skandal “Sanae Token” di Jepang Uji Batas Hukum Meme Coin Politik

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara terbuka menyangkal keberadaan aset kripto yang memakai nama dan wajah dirinya. Harga token itu langsung ambruk 58% dalam hitungan jam, dan regulator pun bergerak menyelidiki pihak penerbit.

Kejadian ini menjadi kasus terbaru dalam deretan meme coin politik yang telah membuat investor ritel rugi di berbagai negara.

Penolakan PM Picu Crash

Takaichi adalah perdana menteri perempuan pertama di Jepang, sekaligus salah satu yang paling populer dalam beberapa dekade terakhir. Partai LDP yang ia pimpin mengantongi 316 kursi pada pemilu 8 Februari, sehingga mendapatkan supermayoritas. Tingkat persetujuan kabinetnya pun hampir mencapai 70%.

SANAE TOKEN diluncurkan di blockchain Solana pada 25 Februari tanpa sepengetahuan perdana menteri. Komunitas NoBorder DAO milik serial entrepreneur Yuji Mizoguchi menerbitkan token tersebut sebagai bagian dari inisiatif “Japan is Back”. Situs web proyek ini menampilkan nama Takaichi dan potret ilustrasi dirinya.

Mizoguchi sebelumnya mengungkapkan di acara YouTube “REAL VALUE” bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pihak Takaichi. Pernyataan tersebut semakin memicu spekulasi bahwa token ini memiliki dukungan resmi.

Pada 2 Maret, Takaichi mengunggah pernyataan di X untuk meluruskan isu tersebut. Postingan itu ditonton lebih dari 63 juta kali. Ia menulis bahwa baik dirinya maupun kantornya sama sekali tidak tahu-menahu soal token tersebut. Ia menambahkan, tidak pernah ada izin yang diberikan.

Harga token tersebut langsung anjlok dari US$0,0137 menjadi US$0,0058 tak lama setelah pernyataannya. Hingga 4 Maret, kapitalisasi pasar token ini tinggal sekitar US$62.000 dengan likuiditas hanya US$25.000.

FSA Mulai Selidiki

Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) kini menyelidiki operator token tersebut. Lembaga itu menemukan bahwa perusahaan penerbit tidak memiliki lisensi exchange aset kripto yang dipersyaratkan.

Berdasarkan Undang-Undang Layanan Pembayaran Jepang, menjual atau menukarkan aset kripto harus terdaftar di FSA. Pelanggar aturan ini terancam hukuman hingga lima tahun penjara atau denda sebesar ¥5.000.000.

Sebuah perusahaan bernama neu, yang dipimpin CEO Ken Matsui, mengaku bertanggung jawab atas desain token ini. Matsui kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di X pada 3 Maret dan mengatakan mereka mengurus seluruh operasional terkait token ini.

Mizoguchi me-repost pernyataan Matsui serta berjanji akan bekerja sama dalam investigasi media. Ia menulis di X bahwa dirinya tidak akan lari dari tanggung jawab atau menyalahkan orang lain. Ia menegaskan akan menyelesaikan masalah berdasarkan fakta, bukan emosi.

Meski begitu, hingga kini masih ada selisih antara pernyataan Mizoguchi di YouTube dan penolakan tegas dari pihak perdana menteri.

FSA menegaskan bahwa neu belum masuk dalam daftar exchange terdaftar per Januari. Hingga kini, belum ada aplikasi pendaftaran yang masuk dari perusahaan itu.

Struktur token ini juga mendapat sorotan. Sebanyak 65% dari total suplai dicadangkan untuk operator.

Meme Coin Politik di Sorotan Global

Skandal di Jepang ini ternyata mencerminkan pola yang mulai muncul di banyak negara lain.

Di AS, Presiden Donald Trump meluncurkan $TRUMP di Solana pada Januari 2025. Keluarga dan rekan bisnisnya menguasai 80% suplai token dan meraup lebih dari US$350.000.000 dari biaya transaksi.

Senator Chris Murphy memperkenalkan MEME Act yang melarang pejabat merilis aset keuangan. Sementara itu, czar kripto Trump, David Sacks, memaparkan bahwa meme coin adalah barang koleksi, bukan sekuritas.

Pada Februari 2025, Presiden Argentina Javier Milei mempromosikan token $LIBRA. Token itu melesat hingga kapitalisasi pasar US$4,5 miliar sebelum akhirnya anjlok 89% hanya dalam tiga jam.

Diduga, pihak orang dalam sempat menarik sekitar US$100.000.000 sebelum token itu runtuh. Kini, Milei menghadapi penyelidikan penipuan dan seruan pemakzulan.

Kesenjangan Regulasi Masih Berlanjut

Setiap kasus memanfaatkan celah hukum yang serupa. Meme coin biasanya berada di luar definisi sekuritas di sebagian besar yurisdiksi.

Kerangka regulasi Jepang mungkin memberikan jalur yang lebih ketat. Payment Services Act mencakup aktivitas exchange aset kripto tanpa memandang jenis token. FSA bisa bertindak terhadap operator tanpa izin tanpa harus mengklasifikasikan token sebagai sekuritas.

Di AS, SEC di bawah pemerintahan Trump mempersempit ruang lingkup penegakan hukum terhadap aset kripto. Meme coin sebagian besar tetap tidak diatur di tingkat federal.

Tidak ada kerangka internasional saat ini yang secara spesifik mengatur tentang meme coin politik. Kekosongan ini membuat investor ritel rentan terhadap skema yang digerakkan oleh hype dan terkait tokoh publik.

Pengamat industri menuturkan kasus SANAE TOKEN bisa menjadi preseden. Respons Jepang bisa memengaruhi bagaimana regulator lain menghadapi tren yang terus berkembang ini.