Penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan mantan Ketua DPR Martin Romualdez dalam skandal pengendalian banjir telah melampaui ranah politik menjadi ujian kredibilitas institusional yang sangat penting. Klaim Ombudsman bahwa ia adalah "otak di balik" skema suap senilai P56 miliar — yang diperkuat dengan perintah larangan bepergian dari Sandiganbayan pada tahap awal — meningkatkan standar dari tuduhan menjadi akuntabilitas.

Namun pertanyaan sesungguhnya bukan pada berkas perkara; melainkan pada tindak lanjutnya: apakah para penyidik dapat menelusuri aliran keuangan lintas proyek, aset, dan keterkaitan korporasi, termasuk perusahaan-perusahaan seperti Marcventures, Bright Kindle, dan Prime Media, di mana perubahan tata kelola dan penyimpangan keuangan mengundang pengawasan. Dengan kesabaran publik yang semakin tipis, kredibilitas kini bergantung pada satu hasil: rekonsiliasi uang, kekuasaan, dan pengungkapan yang bersifat forensik dan berbasis bukti — kurang dari itu berisiko mengkonfirmasi bukan keadilan, melainkan upaya pembungkaman.

Skandal pengendalian banjir yang secara resmi mulai terungkap di negara ini pada Juli 2025 telah meningkat dari kemarahan publik menjadi ancaman serius terhadap integritas institusional. Kantor Ombudsman telah mengidentifikasi mantan Ketua DPR Martin Romualdez sebagai "otak di balik" skema suap senilai P56 juta yang terkait dengan proyek fiktif.

Meskipun bukan merupakan temuan kesalahan, dikeluarkannya perintah larangan bepergian pencegahan (PHDO) oleh Sandiganbayan merupakan eskalasi yang signifikan: alih-alih mengakui Romualdez sebagai saksi yang akan diwawancarai, negara kini memperlakukan mantan Ketua DPR tersebut sebagai responden yang pergerakan, aset, dan penjelasannya relevan, setidaknya sebagian, terhadap integritas penyelidikan.  

PHDO disetujui setelah Ombudsman mengajukannya meskipun kasus ini masih berada pada tahap penyelidikan awal. Romualdez, yang telah mendapatkan izin perjalanan untuk operasi angioplasti, membantah dalang di balik skema tersebut dan mengklaim bahwa proses anggaran nasional tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Ketua DPR.

Penyelidikan ini bisa meluas melampaui penargetan Romualdez semata. Frustrasi publik berasal dari formula politik Filipina yang dapat diprediksi: klaim sensasional, pamer di depan kamera, kemarahan publik yang meluas berasal dari pola lokal yang sudah jelas: tuduhan profil tinggi, ledakan media yang dramatis, dan sidang komite formal, yang pada akhirnya berujung pada menghilangnya akuntabilitas secara bertahap dan minimnya konsekuensi. 

Korupsi yang tak bermoral

Sejak 2022, biaya korupsi dalam proyek pengendalian banjir diperkirakan mencapai lebih dari P545 miliar. Menurut mantan menteri keuangan yang kini menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Ralph Recto, potensi kerugian akibat korupsi mungkin telah merugikan pemerintah Filipina hingga P118,5 miliar sejak 2023. Dilaporkan pula bahwa ratusan ribu orang berpartisipasi dalam protes yang menuntut akuntabilitas, mengingat kesaksian sebelumnya yang menduga adanya suap sebesar 25% pada kontrak pengendalian banjir. 

Pemerintah menyatakan keseriusannya, dengan penangkapan yang tertunda, perintah pembekuan, kasus pajak, dan fasilitas penahanan baru yang disiapkan untuk pejabat publik yang terlibat dalam skandal ini. Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr. telah berjanji bahwa bahkan tokoh-tokoh berkuasa pun tidak akan luput. 

Ketidaksabaran publik terhadap penyelidikan adalah hal yang wajar. Pertama, membatasi penyelidikan pada kontraktor, insinyur distrik, nama-nama politik simbolis, dan pelaku tingkat rendah menunjukkan strategi pembungkaman ketimbang akuntabilitas sejati. Untuk memastikan hasil yang komprehensif, penyelidikan harus menelusuri jejak keuangan, termasuk penyisipan anggaran, kepemilikan manfaat, kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, struktur properti luar negeri, dan keterkaitan perusahaan tercatat.

Dalam konteks penyelidikan saat ini, entitas korporasi yang terkait dengan Romualdez — seperti Marcventures Holdings, Bright Kindle Resources & Investments, dan Prime Media Holdings — layak mendapat pengawasan regulasi, bukan untuk mencari bukti langsung pelanggaran, tetapi untuk memeriksa ekosistem korporasi yang terpapar secara politis demi kemungkinan hasil kejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk melacak apakah dana dicuci, diinvestasikan, atau tidak ada dalam jaringan tersebut. 

Marcventures adalah yang paling signifikan secara finansial dalam kelompok ini. Perusahaan ini membukukan pendapatan 2025 sebesar P2,71 miliar, naik dari P1,72 miliar setahun sebelumnya, dengan laba bersih melonjak menjadi P471,14 juta dari P118,12 juta. Itu adalah peningkatan yang luar biasa, dan mungkin hanya disebabkan oleh pertambangan yang lebih kuat, penetapan harga, atau volume pengiriman. 

Namun dalam pekerjaan forensik, ekspansi laba yang pesat membutuhkan pengujian arus kas. Apakah keuntungan tersebut menjadi uang tunai? Apakah piutang meningkat lebih cepat dari penjualan? Apakah ada biaya manajemen, uang muka, dividen, atau aliran pihak terkait yang perlu penjelasan? 

Bright Kindle adalah hal yang berbeda. Laporan publik telah mengindikasikan bahwa perusahaan ini dipimpin oleh Romualdez, dan profil keuangannya menunjukkan bahwa perusahaan ini lebih merupakan kendaraan investasi daripada perusahaan operasional yang sebenarnya. Pertanyaan forensis bukan tentang solvabilitas tetapi kualitas laba: Apa yang menghasilkan keuntungan, jika pendapatan operasional minim? Apakah keuntungan tersebut berulang, ditampilkan dalam bentuk tunai, atau terkait dengan pergerakan valuasi dan pendapatan investasi? Sebuah perusahaan holding tidak mencurigakan sama sekali untuk tujuan holding, tetapi ketika seorang individu yang terpapar secara politis sedang ditinjau atas dugaan penjarahan, bisnis dengan lini pendapatan non-operasional menjadi objek pengawasan regulasi yang tepat.

Dalam konteks ini, Prime Media mewakili lapisan ketiga yang lebih kecil secara ekonomi, namun lebih sensitif secara politik. Pengungkapannya menunjukkan skala operasional yang kecil, dan laporan publik telah mengaitkannya dengan RYM Business Management Corp., sebuah perusahaan holding Romualdez. 

Nilai Prime Media tidak semata-mata bergantung pada pendapatan; melainkan pada platform, pengaruh, dan akses ke pasar publik. Perbedaan itu sangat penting. Dalam analisis risiko reputasi, misalnya, perusahaan operasional kecil dengan visibilitas politik mungkin lebih penting dari yang tersirat dalam laporan keuangannya. 

Pengunduran diri memicu kekhawatiran

Gelombang terbaru pergantian pejabat semakin memperdalem kekhawatiran. Prime Media mengungkapkan pengunduran diri petugas privasi data dan kepatuhan serta petugas manajemen risikonya, dengan Emerson Paulino mengambil alih kedua peran tersebut efektif 14 April 2026. Bright Kindle juga melaporkan kepergian Atty. Rommel Casipe (privasi data dan kepatuhan) dan Dale Tongco (manajemen risiko), dengan Paulino kembali muncul dalam pengajuan risiko, kepatuhan, privasi data, dan kepemilikan manfaat. Pada 21 April, Marcventures telah mengajukan pengungkapan perubahan pejabatnya sendiri — melengkapi pola pengangkatan tumpang tindih yang memunculkan pertanyaan baru tentang tata kelola di bawah tekanan.

Ini bukan, dengan sendirinya, bukti kepanikan. Pejabat mengundurkan diri. Dewan direksi melakukan reorganisasi. Fungsi kepatuhan dikonsolidasikan. Namun waktu dalam situasi ini sangat penting. Di tengah penyelidikan penjarahan, korupsi, penyuapan, dan pencucian uang, perubahan pejabat kepatuhan, risiko, dan privasi data di seluruh jaringan korporasi yang terkait atau tumpang tindih menimbulkan pertanyaan tata kelola yang sah: Siapa yang mengendalikan catatan sebelumnya? Siapa yang mengendalikannya sekarang? Apakah perubahan tersebut direncanakan sebelum penyelidikan semakin intensif? Apakah regulator diberitahu dengan detail yang memadai? Apakah file audit internal, catatan kepemilikan manfaat, dan buku besar pihak terkait dipreservasi? 

Di sinilah regulator harus tepat sasaran. 

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) harus menghindari penyelidikan yang tidak terarah. Sebaliknya, SEC harus fokus pada penilaian yang ditargetkan terhadap tata kelola perusahaan, termasuk kecukupan pengungkapan, identifikasi penerima manfaat, transaksi pihak terkait, dan perubahan pejabat utama, khususnya untuk perusahaan tercatat dengan keterkaitan politik. 

Bersamaan dengan itu, Komisi Anti Pencucian Uang (AMLC) harus berkonsentrasi sepenuhnya pada pelacakan bukti keuangan yang nyata, seperti transaksi bank, perolehan properti, rekening luar negeri, dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.

Aspek properti membuat hal itu tidak terhindarkan. Rappler telah melaporkan properti bernilai miliaran peso yang terhubung dengan Romualdez, termasuk sebuah vila di Sotogrande, Spanyol, yang bernilai sekitar P445 juta. Laporan selanjutnya juga mengaitkan pemegang saham Malaysia dengan properti Spanyol senilai jutaan euro tersebut. Romualdez dapat menantang laporan-laporan tersebut dan memperjelas rantai kepemilikannya. Namun struktur properti asing yang tidak dapat dijelaskan atau kompleks adalah tepat jenis aset yang perlu diuji oleh penyidik terhadap pendapatan yang dinyatakan, SALN (Pernyataan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih), kepentingan bisnis, dan sumber dana yang sah.

Baca seri investigasi dua bagian tentang properti Romualdez di Spanyol:

• Properti Spanyol senilai jutaan euro terkait dengan Romualdez
• Pemegang saham Malaysia muncul dalam properti Spanyol senilai jutaan euro yang terkait Romualdez

Baca laporan lain tentang properti Romualdez:

• Martin Romualdez mengalihkan properti AS senilai P130 juta ke perusahaan hanya dengan $1
• Rekan Martin Romualdez membeli rumah di Forbes Park seharga P1,67 miliar
• Discaya merenovasi rumah Romualdez di Forbes Park — kesaksian saksi mata

Kemarahan publik saja tidak dapat menghadirkan keadilan. Yang diperlukan adalah penelusuran menyeluruh dari ujung ke ujung rantai keuangan — menghubungkan dana proyek ke kontraktor, kontraktor ke perantara politik, perantara ke aset dan, pada akhirnya, ke kekayaan yang dinyatakan — hingga entitas korporasi dan arus kas sejajar dalam istilah yang dapat diverifikasi. 

Dalam konteks tersebut, pembelaan Romualdez tidak sepenuhnya tidak berdasar. Anggaran nasional, bagaimanapun, adalah proses kolektif yang melibatkan Eksekutif, DPR, Senat, dan lembaga pelaksana. Fakta itu menentang klaim sederhana bahwa seorang Ketua DPR tunggal "mengendalikan" seluruh sistem. Namun hal itu tidak menyelesaikan pertanyaan forensik yang lebih tepat apakah Romualdez, rekan-rekannya, atau struktur terkait mana pun langsung mendapat manfaat dari penyisipan tertentu, pencairan dana, kontrak, atau aliran suap.

Itulah kini beban negara, bukan sekadar untuk memuaskan kemarahan publik, tetapi untuk membuktikan atau menyangkal pengayaan diri. Rakyat Filipina telah menyaksikan film ini sebelumnya: skandalnya luar biasa, buktinya tersebar, nama-namanya berkuasa, dan waktu menjadi pembelaan paling efektif. Satu-satunya cara untuk memutus siklus itu adalah mengikuti jejak uang dengan ketidakberpihakan profesional. Jika jejak itu membebaskan Romualdez dan perusahaan-perusahaannya, temuan itu harus dihormati. Jika tidak, hukum harus bergerak tanpa memandang nama keluarga, jabatan, atau kedekatan dengan kekuasaan.

Skandal pengendalian banjir dimulai sebagai kegagalan infrastruktur. Kini ia telah menjadi ujian neraca keuangan demokrasi Filipina. Pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah dapat mengidentifikasi proyek-proyek fiktif. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah dapat mengaudit yang masih hidup. – Rappler.com

Klik di sini untuk artikel Vantage Point lainnya.